HPS Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Aturan Terbarunya

Dalam setiap paket pengadaan, selalu ada satu angka yang menjadi rujukan kewajaran harga: HPS. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Itulah bunyi definisi resminya dalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Perpres 46/2025), perubahan kedua atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bagi pejabat pengadaan, memahami HPS sampai ke akarnya penting karena angka inilah yang dipakai menilai apakah penawaran penyedia masuk akal, sekaligus menjadi batas tertinggi harga yang sah. Artikel ini membahas pengertian, fungsi, sifat kerahasiaan, perbedaannya dengan RAB dan pagu, sampai pengecualian penyusunannya menurut aturan terbaru.
HPS Adalah Perkiraan Harga yang Ditetapkan oleh PPK
Pada aturan terbaru, kewenangan menetapkan HPS berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen. Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres 46/2025 mencantumkan “menetapkan HPS” sebagai salah satu tugas PPK dalam pengadaan barang/jasa. Jadi HPS bukan angka yang jatuh dari langit, bukan pula sekadar salinan harga tahun lalu.
Cara menghitungnya diatur tegas. Pasal 26 ayat (1) menyatakan HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap unsur angka harus bisa dijelaskan asal-usulnya: sumber data harga, asumsi spesifikasi, dan perhitungan biaya. Kalau pertanyaan Anda arahnya ke praktik menyusun angkanya untuk paket laptop dan komputer, kami punya panduan terpisah yang membahas tata cara dan contoh perhitungannya: Cara Menyusun HPS Pengadaan Laptop dan Komputer.
Satu hal yang sering ditanyakan: apakah HPS harus persis sama dengan harga pasar? Tidak. HPS adalah perkiraan, sehingga wajar ada selisih dengan penawaran. Fungsinya justru menjadi alat uji kewajaran, bukan harga mutlak yang harus ditebak penyedia.
Fungsi HPS dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 26 ayat (5) Perpres 46/2025 menetapkan HPS digunakan sebagai sejumlah acuan praktis. Secara ringkas, fungsi-fungsi itu mencakup:
- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
- dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
- dasar penentuan besaran jaminan, antara lain jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
- dasar penentuan batasan persyaratan manajerial serta persyaratan personel utama dan peralatan dalam Pekerjaan Konstruksi.
Perhatikan konsekuensinya di lapangan: penawaran yang melebihi HPS dapat dinyatakan tidak sah karena melewati batas tertinggi. Sebaliknya, harga satuan yang jauh di bawah HPS perlu diuji kewajarannya agar tidak merugikan pelaksanaan pekerjaan. Ada pula penegasan penting di Pasal 26 ayat (6): penetapan HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. HPS adalah alat bantu perencanaan, bukan vonis.
Nilai HPS Tidak Rahasia, Rinciannya Rahasia
Dua ayat berturut-turut dalam Perpres 46/2025 menjawab kebingungan yang paling sering muncul saat pendampingan kontrak. Pasal 26 ayat (2): nilai HPS bersifat tidak rahasia. Pasal 26 ayat (3): rincian HPS bersifat rahasia.
Pemisahan ini punya maksud jelas. Angka total HPS dapat diketahui publik sebagai informasi yang menjaga transparansi proses. Namun perhitungan rinciannya, mulai dari harga satuan per komponen sampai struktur biayanya, dirahasiakan agar tidak menjadi acuan kolega antarpenyedia dan tetap menjaga independensi penilaian kewajaran. Bagi penyedia, praktik yang aman adalah menyusun penawaran dari hitungan sendiri, lalu membandingkannya dengan nilai HPS yang dibuka, bukan sebaliknya.
Beda HPS dengan Pagu Anggaran dan RAB
Tiga istilah ini sering dipakai bergantian padahal berbeda fungsi. Berikut pembedanya:
- Pagu anggaran: plafon anggaran yang disediakan untuk suatu kegiatan atau paket dalam APBN/APBD. Pagu adalah batas ruang fiskal, ditetapkan dalam proses perencanaan anggaran.
- RAB (rencana anggaran biaya): perhitungan rinci kebutuhan biaya suatu kegiatan atau pekerjaan yang biasanya disusun pada tahap perencanaan, dapat disusun oleh pengguna anggaran atau tenaga ahli penyusun rencana.
- HPS: perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK menjelang pelaksanaan pemilihan penyedia, dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana definisi di Pasal 1 angka 33 Perpres 46/2025.
Irisannya ada pada angka, tetapi kewenangannya berbeda. RAB dan pagu lahir di tahap perencanaan anggaran, sementara HPS lahir di tahap persiapan pengadaan dan menjadi domain PPK. Karena itu perubahan harga pasar menjelang pemilihan penyedia dapat membuat HPS bergeser selama masih dalam koridor pagu kegiatan. Untuk paket perangkat IT bernilai kecil yang tidak melalui pemilihan penyedia, ada jalur Pengadaan Langsung beserta batas nilainya yang perlu dipahami agar tidak salah metode.
Pengecualian HPS dan Kaitannya dengan E-Purchasing
Aturan terbaru juga mengenal keadaan ketika HPS tidak wajib disusun. Pasal 26 ayat (7) Perpres 46/2025 berbunyi: “Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.” Angka Rp10 juta dan Rp100 juta di atas adalah ambang batas regulasi, bukan harga produk.
Pengecualian untuk e-purchasing sering ditanyakan karena belanja katalog pemerintah semakin dominan. Perlu diketahui bahwa e-purchasing adalah metode pembelian melalui Katalog Elektronik yang dikelola lewat platform INAPROC, dan penjelasan lengkap mengenai pengertian serta jenis-jenisnya ada di artikel E-Purchasing Adalah: Pengertian, Metode, dan Aturan Terbarunya. Pada paket e-purchasing sampai ambang tersebut, perkiraan harga sudah terbentuk dari harga yang tayang di katalog, sehingga HPS terpisah tidak wajib disusun. Di luar tiga keadaan itu, HPS tetap wajib, dan menelusuri harga pasar tetap baik dilakukan sebagai uji kewajaran, meski HPS dikecualikan.
Untuk keperluan penelusuran harga pasar, katalog produk menampilkan data yang bisa dibandingkan antar model, termasuk skor kandungan lokalnya. Sebagai gambaran kondisi pasar per November 2026, katalog Sorak antara lain memuat Notebook Aksara N1 Series dengan skor TKDN 30,75 persen, Advan AIO Deskbook Core i5-85S dengan kombinasi TKDN dan BMP 43,57 persen, serta Zyrex AIO PC Discovery 247-16S5 dengan kombinasi 44,84 persen. Angka-angka kandungan dalam negeri itu tercantum pada tiap halaman produk bersama spesifikasinya, dan daftar model serupa dapat ditelusuri di kategori PC All-in-One. Harga terkini sengaja tidak dikutip di sini karena mengikuti kondisi katalog; pembukaan angkanya cukup membuka halaman produk terkait.
Jika kebutuhan instansi Anda sudah pasti tetapi angkanya masih perlu pembanding, kirimkan rincian kebutuhan melalui halaman Permintaan Penawaran untuk memperoleh penawaran resmi sebagai bahan hitungan.
Sumber
- Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan.bpk.go.id. Teks diunduh dan dibuka pada hari penulisan.
- Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, peraturan.bpk.go.id, sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan RAB dan HPS?
RAB adalah perhitungan rinci kebutuhan biaya yang disusun pada tahap perencanaan kegiatan, sementara HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan PPK menjelang pemilihan penyedia. Secara kewenangan, RAB melekat pada perencanaan anggaran, sedangkan HPS melekat pada persiapan pengadaan menurut Pasal 11 ayat (1) huruf e dan Pasal 26 Perpres 46/2025. Keduanya boleh berbeda angkanya karena disusun pada waktu dan tujuan yang tidak sama.
Apakah HPS harus selalu disusun?
Tidak selalu. Pasal 26 ayat (7) Perpres 46/2025 mengecualikan penyusunan HPS untuk pengadaan dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00, e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00, dan tender pekerjaan terintegrasi. Di luar tiga keadaan itu, HPS tetap disusun sebagai alat uji kewajaran harga.
Siapa yang menetapkan HPS?
Pejabat Pembuat Komitmen. Selain definisi di Pasal 1 angka 33 Perpres 46/2025 yang menyebut HPS ditetapkan oleh PPK, Pasal 11 ayat (1) huruf e juga mencantumkan penetapan HPS sebagai tugas PPK. Perhitungannya dilakukan secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 26 ayat (1).
Apakah nilai HPS rahasia?
Yang tidak rahasia adalah nilai total HPS, sedangkan rincian penyusunannya bersifat rahasia menurut Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perpres 46/2025. Karena itu penyedia boleh mengetahui angka HPS, tetapi tidak berhak meminta rincian perhitungan di baliknya.
Dokumentasi serah terima kami
Tony S. · Direktur PT Destin Distritek
Menangani pengadaan perangkat TI untuk instansi pemerintah lewat e-katalog LKPP, kini Katalog Elektronik INAPROC, sejak 2012.
Produk yang disebut di artikel ini
TKDNBMPGaris putus-putus: batas 25% dan 40% Pasal 66
