Cara Menyusun HPS Pengadaan Laptop dan Komputer + Contoh
Daftar isi
- Posisi HPS dalam Pengadaan Barang: E-Katalog dan Tender
- HPS Disusun Berdasarkan Apa: Sumber Data Pengadaan Komputer
- Aturan TKDN yang Perlu Masuk Hitungan
- Contoh Produk Katalog untuk Cek Spek
- Langkah Penyusunan yang Ringkas
- Contoh Format Rincian HPS Komputer (Tanpa Harga)
- Pertanyaan seputar HPS pengadaan komputer

Menyusun HPS pengadaan komputer dan laptop adalah salah satu titik yang paling sering dipertanyakan pemeriksa: harganya dianggap terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak jelas berasal dari mana. Pejabat pengadaan dan PPK dituntut menyiapkan angka yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, sekaligus memastikan spesifikasi yang ditulis tidak menutup kompetisi dan tetap memenuhi kewajiban penggunaan produk dalam negeri.
Artikel ini membahas sumber-sumber data yang lazim dipakai, langkah penyusunannya, dan aturan kandungan dalam negeri yang perlu diperhatikan sejak perencanaan — tanpa contoh angka harga, karena harga penawaran hidup di halaman produk dan katalog elektronik.
Posisi HPS dalam Pengadaan Barang: E-Katalog dan Tender
Pasal 26 ayat (1) Perpres 46/2025 menyatakan HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai HPS tidak rahasia, tetapi rinciannya rahasia (ayat 2 dan 3). Menurut ayat (5), HPS dipakai antara lain untuk menilai kewajaran harga penawaran dan sebagai batas tertinggi penawaran yang sah. Jadi HPS adalah batas atas, bukan target belanja.
Yang sering terlewat: ayat (7) mengecualikan penyusunan HPS untuk pengadaan dengan pagu paling banyak Rp10 juta, e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100 juta, dan tender pekerjaan terintegrasi. Artinya, pembelian komputer lewat Katalog Elektronik (INAPROC) sampai Rp100 juta tidak wajib disertai HPS. Di atas nilai itu HPS tetap wajib disusun, dan angkanya menjadi pegangan saat menilai kewajaran harga di katalog. Alur e-purchasing dari pencarian sampai kontrak dirangkum di alur belanja INAPROC.
Isi HPS kini juga dibatasi oleh Peraturan LKPP 3/2026 (Lampiran I butir 2.2), yang berlaku sejak 22 September 2026: biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan pajak penghasilan tidak boleh dimasukkan ke dalam HPS. Nilai HPS bersifat terbuka, sedangkan rinciannya tetap rahasia.
HPS Disusun Berdasarkan Apa: Sumber Data Pengadaan Komputer
- Harga tampilan pada Katalog Elektronik/INAPROC untuk produk dan spek yang sama.
- Hasil pencarian harga atau penawaran resmi dari penyedia, beberapa sekalian agar ada pembanding.
- Kontrak serupa tahun sebelumnya, dengan penyesuaian spek dan wilayah.
- Daftar inventarisasi Kemenperin untuk memastikan nilai TKDN produk yang dirujuk. Perlu dicatat, acuan resmi nilai TKDN adalah daftar inventarisasi Kemenperin — nilai yang tampil di halaman produk adalah salinan untuk kemudahan cek awal dan tetap perlu dicek silang ke sumber resmi tersebut.
Makin seragam tanggal dan kondisi penawaran (kapasitas RAM/penyimpanan, prosesor, garansi, layanan purnajual), makin kuat posisi penyusun saat ditanya alasannya.
Aturan TKDN yang Perlu Masuk Hitungan
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dirumuskan dalam Pasal 66 ayat (2) Perpres 46/2025: wajib pakai produk dalam negeri dengan TKDN paling rendah 25% apabila terdapat produk dengan total TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Bila produk dengan total 40% ke atas tidak tersedia atau volumenya kurang, urutan tetap dimulai dari produk dalam negeri TKDN 25% ke atas, lalu produk dengan TKDN di bawah 25%, kemudian produk dalam negeri yang tercantum di SIINAS. Angka 25% adalah batas kewajiban, sedangkan angka 40% adalah syarat keadaan — patokan total TKDN+BMP, bukan target nilai TKDN seorang diri.
Dua hal lain yang berimbas langsung ke dokumen perencanaan: acuan nilai kandungan dalam negeri adalah daftar inventarisasi Kemenperin sesuai Pasal 66 ayat (10) Perpres 46/2025, dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan penyedia (Pasal 66 ayat (11)), dengan ketentuannya dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan/atau Dokumen Pemilihan (ayat (12)). Sementara itu Pasal 67 Perpres 46/2025 menyediakan preferensi harga paling tinggi 25% untuk produk dengan TKDN 25% atau lebih pada tender atau e-purchasing mini kompetisi, dan hanya bila HPS tender atau pagu paket mini kompetisi di atas Rp1 miliar — preferensi ini bekerja pada saat evaluasi penawaran, bukan menambah angka ke dalam HPS.
Contoh Produk Katalog untuk Cek Spek
- ZYREX NOTEBOOK CRUISER 20 1427U-8S5 — laptop merek dalam negeri, total TKDN+BMP 44,79%.
- SPC NOTEBOOK X1 142568Hi5W6 — laptop merek dalam negeri, total TKDN+BMP 46,53%.
- ADVAN AIO CORE I5 – 85S — komputer all-in-one merek dalam negeri, total TKDN+BMP 44,59%.
- Axioo MyPC One Pro M7T-24 (16N5) — komputer all-in-one merek dalam negeri, total TKDN+BMP 41,47%.
Keempatnya melewati batas kewajiban TKDN 25% sekaligus memenuhi syarat keadaan total 40%, sehingga cocok menjadi contoh pembanding ketika instansi ingin menyusun kebutuhan administrasi harian maupun lab ringan tanpa membuka celah pertanyaan tentang kandungan dalam negeri. Harga terbaru setiap unit dapat dilihat langsung pada halaman produk yang ditautkan. Rujukan spesifikasi lab ada di spesifikasi komputer lab sekolah.
Catatan untuk all-in-one: mulai 30 Oktober 2026 LKPP berencana hanya menayangkan Master Produk untuk kategori Desktop, All-in-One, dan Mini PC di Katalog Elektronik. Periksa lagi status listing Advan dan Axioo di atas sebelum transaksi; penjelasannya ada di artikel Master Produk INAPROC.
Langkah Penyusunan yang Ringkas
- Cek dulu nilai paket: pagu sampai Rp10 juta dan e-purchasing sampai Rp100 juta dikecualikan dari penyusunan HPS (Pasal 26 ayat 7).
- Tetapkan kebutuhan dan volume: jenis perangkat (laptop, desktop, atau all-in-one), spesifikasi minimum, dan jumlah unit. Contoh rumusannya ada di contoh KAK pengadaan laptop.
- Kumpulkan 2–3 sumber harga untuk spek yang sama dan catat tanggal perolehannya.
- Cek kesesuaian TKDN tiap kandidat produk ke daftar inventarisasi Kemenperin.
- Tuangkan perkiraan biaya, jumlahkan, dan tuliskan asumsinya (pajak, pengiriman, garansi) dalam narasi singkat HPS.
- Cantumkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada RUP, spesifikasi/KAK, dan/atau Dokumen Pemilihan sejak awal.
- Simpan seluruh bukti sumber data — tautan katalog, lembar penawaran, tangkapan layar daftar Kemenperin — sebagai satu berkas arsip.
Contoh Format Rincian HPS Komputer (Tanpa Harga)
Berikut kerangka tabel yang lazim dipakai untuk merinci kebutuhan sebelum angka dimasukkan. Isinya contoh rumusan, bukan rekomendasi merek, dan sengaja tidak memuat harga karena harga hanya boleh diambil dari sumber data yang bertanggal.
| No | Uraian dan spesifikasi minimum | Volume | Sumber data harga (tulis tanggal) | TKDN dan BMP (acuan resmi) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptop administrasi: prosesor setara Core i5, RAM 16 GB, SSD 512 GB, layar 14 inci, Windows 11 Pro, garansi sesuai KAK | 10 unit | Halaman produk Katalog Elektronik (catat tautan dan tanggal akses); 2 penawaran resmi bertanggal sama | TKDN dan BMP produk acuan, dicek ke daftar inventarisasi Kemenperin |
| 2 | PC All-in-One untuk lab: prosesor setara Core i3, RAM 8 GB, SSD 256 GB, layar 23,8 inci, garansi sesuai KAK | 30 unit | Katalog Elektronik; kontrak serupa tahun lalu (disesuaikan spesifikasi dan wilayah) | Idem |
| 3 | UPS 1200 VA gelombang sinus | 30 unit | Katalog Elektronik; penawaran resmi penyedia | Idem |
| 4 | Ongkos kirim, pemasangan, dan garansi tambahan | 1 paket | Penawaran resmi; asumsi ditulis di narasi HPS | Tidak berlaku |
Unduh format ini: Contoh Format Rincian HPS Komputer (Excel .xlsx, 7 KB). Kolom dan baris contohnya sama dengan tabel di atas. Kolom harga satuan dibiarkan kosong, sedangkan rumus jumlah, subtotal, dan total sudah terpasang.
Tambahkan kolom harga satuan dan jumlah di sebelah kanan, lalu isi dari sumber data pada kolom keempat; jumlahkan sesuai volume, dan tuliskan asumsi pajak, pengiriman, dan garansi dalam narasi singkat. Kolom TKDN dan BMP diisi nilai yang tertera pada daftar inventarisasi Kemenperin, bukan angka dari brosur penjual. Ingat bahwa menurut Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perpres 46/2025 nilai HPS tidak rahasia, sedangkan rinciannya rahasia, jadi tabel rincian seperti ini adalah dokumen kerja internal dan tidak diumumkan.
Langkah dan format di atas membuat HPS pengadaan komputer berdiri di atas jejak data yang bisa ditunjukkan kapan pun, bukan angka yang dibangun dari ingatan. Untuk penyediaan unit Zyrex, SPC, Advan, maupun Axioo beserta dokumen pendukungnya, konsultasikan kebutuhan instansi melalui halaman permintaan penawaran Sorak IT. Nilai TKDN dan spesifikasi laptop per merek sebagai bahan pembanding dapat dilihat di daftar laptop TKDN pada katalog Sorak. Bila paket yang disusun berupa server, butir rack/tower, prosesor, RAM, dan garansi yang perlu ditulis di KAK dibahas di panduan server TKDN untuk pemda.
Pertanyaan seputar HPS pengadaan komputer
Apakah RAB dan HPS sama?
Tidak. RAB atau perkiraan biaya disusun pada tahap perencanaan pengadaan, bersama spesifikasi teknis/KAK dan pemaketan (Pasal 18 ayat (7) Perpres 16/2018). Perencanaan ini berjalan bersamaan dengan penyusunan Renja K/L atau RKA Perangkat Daerah, sehingga RAB menjadi dasar usulan anggaran. HPS ditetapkan PPK pada tahap persiapan pengadaan (Pasal 25 huruf a) dan dihitung secara keahlian dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 26 ayat (1) Perpres 46/2025). RAB boleh menjadi bahan awal, tetapi angkanya perlu diperbarui dengan harga katalog dan penawaran yang bertanggal saat HPS disusun.
Bolehkah HPS melebihi pagu anggaran atau RAB?
Perpres PBJ tidak memuat pasal yang secara tegas membolehkan atau melarang HPS di atas pagu. Yang diatur adalah fungsi HPS: alat menilai kewajaran harga dan dasar batas tertinggi penawaran yang sah (Pasal 26 ayat (5)). Tender juga dinyatakan gagal bila seluruh penawaran harga berada di atas HPS (Pasal 51 ayat (2)). Pagu adalah batas dana yang tersedia untuk paket. Karena itu, bila hitungan HPS yang jujur ternyata di atas pagu, jangan menurunkan angka tanpa dasar data. Sesuaikan volume atau spesifikasi dalam KAK, atau usulkan perubahan anggaran, sebelum pemilihan dimulai. Selisih antara HPS dan RAB lama wajar terjadi karena harga dan spesifikasi berubah sejak RAB disusun.
Apa saja komponen HPS, dan apakah TKDN ikut dihitung?
Pasal 1 angka 25 Peraturan LKPP 2/2026 mendefinisikan HPS sebagai perkiraan harga yang ditetapkan PPK dan telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk komputer, komponen itu biasanya tampak sebagai harga unit, ongkos kirim dan pemasangan, garansi, lalu PPN. TKDN bukan komponen harga, tetapi menentukan produk acuan yang boleh dipakai: Pasal 66 ayat (2) Perpres 46/2025 mewajibkan produk dalam negeri dengan TKDN paling sedikit 25% bila tersedia produk yang TKDN ditambah BMP-nya paling sedikit 40%. Itu sebabnya tabel di atas memuat kolom TKDN dan BMP.
Untuk e-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100 juta, PPK tidak menetapkan HPS, melainkan menyiapkan Referensi Harga (Pasal 13 ayat (2) Peraturan LKPP 2/2026), kecuali pembelian langsung pada produk berharga tetap (ayat (3)). Format yang sama tetap bisa dipakai sebagai lembar pembanding.
Sumber
Dokumentasi serah terima kami
Tony S. · Direktur PT Destin Distritek
Menangani pengadaan perangkat TI untuk instansi pemerintah lewat e-katalog LKPP, kini Katalog Elektronik INAPROC, sejak 2012.
Produk yang disebut di artikel ini
TKDNBMPGaris putus-putus: batas 25% dan 40% Pasal 66
