Cara Membaca Skor TKDN dan BMP: Panduan Praktis untuk PPK

Satu baris kecil di halaman produk e-Katalog — “TKDN+BMP: 30,68%” — bisa berubah jadi soal panjang saat reviu APIP. PPK terjepit dua tuntutan sekaligus: wajib membuktikan telah memprioritaskan produk dalam negeri, sementara spesifikasi teknis yang disusun sendiri kadang hanya dipenuhi segelintir produk. Padahal skor itu bukan angka dekorasi: ia punya definisi, aturan ambang, dan cara pembuktian yang diatur berjenjang dari Peraturan Presiden sampai Peraturan Menteri Perindustrian. Artikel ini membahas cara membaca angka TKDN dan BMP secara praktis — agar kepatuhan PDN bisa didokumentasikan, bukan sekadar diklaim.

TKDN dan BMP: Dua Angka yang Berbeda Sifat

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) mengukur seberapa besar kandungan lokal sebuah produk: bahan/material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) dihitung sebagai persentase nilai tambah dalam negeri. BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) adalah tambahan poin karena kontribusi perusahaan terhadap perekonomian nasional — misalnya pemberdayaan usaha mikro dan koperasi kecil melalui kemitraan, kepemilikan sertifikat sistem manajemen, pemberdayaan lingkungan, hingga fasilitas pelayanan purna jual.

Sejak terbitnya Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan BMP, Kementerian Perindustrian menyatakan masa berlaku sertifikat diperpanjang menjadi lima tahun, verifikasi lewat Lembaga Verifikasi Independen dipangkas menjadi sekitar 10 hari kerja, dan kegiatan penelitian–pengembangan kini ikut memberi insentif nilai TKDN. Bagi PPK, konsekuensinya sederhana: angka yang sah adalah angka yang berasal dari sertifikat, bukan dari brosur penjual.

Aturan Main: Ambang 40% dan 25%

Pasal 66 — dalam kerangka Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, meneruskan rumusan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 — menetapkan urutan prioritas belanja produk dalam negeri:

1. Kewajiban penggunaan produk dalam negeri melekat apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN + BMP paling sedikit 40%; yang digunakan adalah produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.
2. Jika produk dengan jumlah TKDN+BMP ≥ 40% tidak tersedia atau volumenya tidak mencukupi, digunakan produk dengan nilai TKDN paling sedikit 25%.
3. Jika itu pun tidak ada, barang dengan nilai TKDN di bawah 25% baru boleh dipakai — dengan alasan yang terdokumentasi.

Praktisnya: produk ber-skor gabungan di atas 40% adalah “zona aman”. Sulit bagi PPK membenarkan pilihan produk impor atau produk tanpa sertifikat ketika barang setara tersedia di e-Katalog dengan volume dan mutu yang memenuhi kebutuhan.

Cara Membaca Skor di Halaman Produk

• Angka katalog biasanya gabungan. “TKDN+BMP 44,79%” berarti total keduanya — bukan nilai TKDN murni. Syarat “TKDN minimal 25%” hanya bisa dibuktikan dari sertifikat, bukan dari total gabungan.
• Minta sertifikat, cocokkan lingkupnya. Cek kesesuaian nama produk, tipe/varian, dan nama produsen dengan barang yang ditawarkan. Sejak Permenperin 35/2025 sertifikat berlaku 5 tahun — periksa tanggal terbitnya.
• Waspada skema self-declare. Untuk produk dalam negeri kategori self-declare, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan bahwa menawarkan produk impor untuk barang PDN self-declare merupakan pelanggaran — jadi klaim “produk lokal” dalam penawaran tetap perlu ditagih buktinya.
• Simpan jejak digital. Arsipkan tangkapan layar halaman e-Katalog/InaProc (nilai TKDN+BMP beserta tautannya) bersama sertifikat penyedia sebagai dokumen bukti dalam kontrak.

Contoh Nyata Sebaran Skor di Katalog Laptop

Kategori yang sama bisa menghasilkan skor yang sangat berbeda. Ini sebaran pada katalog laptop/notebook Sorak (harga dan skor mengikuti data e-Katalog masing-masing produk):

1. Asus Expertbook BG1409CVA-S63850WR (Core 3 100U, 8GB DDR5, 512GB SSD) — TKDN+BMP 47,97% — Rp22.598.999
2. Asus Expertbook BG1409CVA-S65850WR (Core 5 210H, 8GB DDR5, 512GB SSD) — TKDN+BMP 47,76% — Rp25.399.000
3. Zyrex Notebook Cruiser 20 1425H 8S2 — TKDN+BMP 44,79% — Rp15.673.200
4. SPC Notebook V Series 142568R57UZ3W5 — TKDN+BMP 44,25% — Rp11.100.000
5. Mybook Prime 5B 8N5 — TKDN+BMP 42,08% — Rp13.440.000
6. ZOAN Notebook River 360 (Core i7 Gen 13, 8GB, 512GB SSD, Win 11 Pro) — TKDN+BMP 30,68% — Rp22.000.000

Perhatikan kasus terakhir: skor gabungannya di bawah 40%. Ini bukan otomatis berarti “tidak patuh” — tetapi PPK harus kembali ke sertifikat untuk melihat nilai TKDN murni dan mendokumentasikan alasan pemilihan sesuai urutan prioritas Pasal 66, karena angka gabungan saja tidak cukup menjadi bukti.

Ceklis Pembuktian di Setiap Tahap

Kewajiban penggunaan PDN melekat di seluruh tahap pengadaan, dari perencanaan sampai serah terima:

• Perencanaan: petakan produk dalam negeri yang tersedia di katalog untuk kebutuhan ini; catat hasil pemetaan (termasuk produk yang skor TKDN+BMP-nya ≥ 40%) sebagai dasar argumentasi, dan hindari spesifikasi yang menutup opsi lokal.
• Persiapan dan pemilihan: masukkan syarat penyerahan sertifikat TKDN dan BMP dalam dokumen pengadaan; verifikasi tipe pada sertifikat sama dengan tipe yang ditawarkan.
• Pelaksanaan dan serah terima: cek kesesuaian barang yang diterima dengan tipe bersertifikat; dokumentasikan tangkapan layar halaman katalog pada saat penawaran dilakukan.

Menutup Celah Sebelum Audit Mengetuk

Membaca skor TKDN dan BMP dengan benar bukan cuma soal patuh regulasi — ini pelindung PPK sendiri saat reviu dan audit datang. Bila instansi Anda sedang menyusun kebutuhan laptop dan ingin membandingkan opsi yang nilai TKDN-nya jelas, ajukan kebutuhan lewat halaman permintaan penawaran Sorak — sertakan target skor TKDN+BMP, tim kami bantu siapkan penawaran beserta dokumen pendukungnya.